AJPLH Laporkan ke Mabes Polri Terkait Lambannya Penanganan Laporan di Polres Pelalawan

Gambar
  AJPLH Laporkan ke Mabes Polri Terkait Lambannya Penanganan Laporan di Polres Pelalawan  PELALAWAN - Nuansamedianews - Aliansi Jurnalis Pemerhati Lingkungan Hidup (AJPLH) menyatakan akan melaporkan lambannya penanganan laporan di Polres Pelalawan ke Mabes Polri. Langkah tersebut direncanakan sebagai upaya meminta kepastian hukum atas dua laporan yang telah disampaikan sejak 2025. Kamis (22/10/2026). Ketua Umum AJPLH, Soni, S.H., M.H., M.Ling., menilai perkembangan penanganan laporan yang dinilai berjalan panjang perlu mendapat perhatian serius. Pihaknya berharap proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku dan memberikan kejelasan kepada pelapor.  AJPLH Pertanyakan Perkembangan Laporan di Polres Pelalawan Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 29 Juni 2026 yang diterima AJPLH, penyidik Satreskrim Polres Pelalawan menyampaikan bahwa penyelidikan masih berjalan. Dalam surat tersebut, penyidik meny...

Ketidakhadiran Bupati Kampar di Paripurna Ranperda Tuai Sorotan DPRD

 Ketidakhadiran Bupati Kampar di Paripurna Ranperda Tuai Sorotan DPRD

Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Tujuh Ranperda

Bangkinang - Nuansamedianews -  Ketidakhadiran Bupati Kampar Ahmad Yuzar dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (6/11/2026), menuai sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Sebelum rapat dimulai, anggota DPRD Kampar Agus Candra mengajukan interupsi langsung kepada pimpinan sidang. Ia mempertanyakan absennya Bupati dalam agenda penting tersebut yang justru diwakilkan kepada Wakil Bupati Kampar, Misharti. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam sidang paripurna semacam ini seharusnya mendapat perhatian khusus.

“Kalau memang didelegasikan, tolong sampaikan secara tertulis,” tegas politisi Partai Golkar itu di hadapan forum paripurna.

Agus Candra menilai, ketidakhadiran Bupati dalam sejumlah sidang paripurna dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah sangat penting, terutama dalam pembahasan Ranperda yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

“Dengan sering absen setiap paripurna, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kehadiran Bupati itu sangat penting sekali,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar baik eksekutif maupun legislatif tidak menjadi sorotan negatif publik akibat dianggap tidak serius menjalankan agenda pemerintahan.

“Ke depan, kita tidak mau publik menyorot lembaga ini hingga menimbulkan persepsi yang tidak baik,” tutupnya.(***)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Beberapa Jenis Santet, dan medianya...

Empat Cerita Mistis di Riau yang Masih Terus Diperbincangkan Hingga Kini.

S.Ajie Panatagama, Siap Maju untuk Menjadi Ketua Organda DPD Provisi Riau Periode 2027 - 2032 Mendatang.