Pemko Pekanbaru Siapkan Pelantikan Serentak Seluruh Ketua RT dan RW

Pemko Pekanbaru Siapkan Pelantikan Serentak Seluruh Ketua RT dan RW Terpilih

PEKANBARU - Nuansamedianews - Pelantikan serentak bagi seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terpilih, tengah dimatangkan persiapannya oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Agenda besar ini direncanakan berlangsung dalam waktu dekat, menandai babak baru kepengurusan lingkungan di tingkat akar rumput hasil pemilihan yang digelar di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.

Selain menjalani prosesi pelantikan resmi, para ketua RT dan RW yang memenangkan amanah warga tersebut juga akan menerima Surat Keputusan (SK) penetapan secara bersamaan. Langkah ini diambil Pemko Pekanbaru guna memastikan legalitas formal para pengurus lingkungan langsung aktif berjalan sejak hari pertama mereka menjabat.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa jadwal pelantikan serentak tersebut saat ini hanya tinggal menunggu penyelesaian dokumen administrasi terkait sejumlah sanggahan. Sanggahan-sanggahan ini diajukan oleh beberapa calon RT dan RW yang sebelumnya ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi tingkat lokal tersebut.

"Kita sebentar lagi akan melakukan pelantikan serentak. Karena memang ada beberapa sanggahan [yang harus diselesaikan terlebih dahulu]. Saat ini, tercatat ada 19 sanggahan yang masuk ke meja panitia," kata Agung Nugroho saat memberikan keterangan kepada media, Senin (25/5/2026).

Menurut Agung, riak-riak berupa sanggahan atau keberatan yang disampaikan oleh para calon terkait hasil pemilihan merupakan hal yang lumrah. Pemko Pekanbaru memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari kedewasaan proses demokrasi dan transparansi yang berjalan di tengah masyarakat.

Meskipun terdapat riak kompetisi, Agung menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, jumlah sanggahan yang masuk tergolong sangat minim. Jika dipersentasekan dari total pelaksanaan pemilihan RT dan RW yang telah tuntas diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Bertuah, angka tersebut tidak mengganggu legitimasi hasil secara keseluruhan.(red)