Sidang Sengketa Pilpres di MK Jakarta - Nuansamedianews.com - Anggota tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan, mempertanyakan apa masalahnya pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Hal itu ditanyakan Otto kepada ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Faisal Basri, yang menyebut bansos dibagikan untuk meningkatkan suara Prabowo-Gibran.
Sidang digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Mulanya, Faisal Basri memaparkan soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia menyebut pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.
Dia mengatakan pork barrel juga dilakukan di Indonesia, tapi caranya lewat pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino. Dia juga mengungkit sejumlah menteri melakukan politisasi bansos. Faisal Basri juga mengungkit soal impor beras namun tetap harga tinggi.
Setelah Faisal Basri menyelesaikan pemarapan, Ketua MK mempersilakan pihak pemohon mengajukan pertanyaan untuk memperdalam materi. Salah satu anggota tim hukum AMIN, Refly Harun, kemudian bertanya ke mana beras yang diimpor itu.
"Ini pertanyaan orang bodoh saja ya, itu di kemanakan saja beras yang selisih tersebut? Lalu kenapa harga meningkat, ada nggak bau-bau rente dalam soal seperti itu lalu bagaimana kaitannya dengan Pemilu atau Pilpres?" tanya Refly.
Hakim lalu mempersilakan KPU selaku pihak termohon mengajukan pertanyaan. Namun, KPU memilih tidak bertanya.Hakim pun mempersilakan pihak terkait, yakni Prabowo-Gibran, untuk bertanya. Salah satu kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto, lalu mengajukan pertanyaan ke Faisal Basri."Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu," ucapnya."Di DPR itu semua ada fraksi-fraksi ada di sana, PDIP, PKS, Demokrat, diputuskan lah adanya bansos. Tentunya sebagai keputusan, undang-undang, tentunya pemerintah wajib melaksanakan undang-undang itu. Lantas, seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos itu. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau menyalurkan bansos ini?" tanya Otto.Otto mengatakan penggelontoran bansos bukan dilakukan oleh salah satu calon tertentu. Dia mengatakan tak ada nuansa menguntungkan salah satu pihak karena bansos dibahas di DPR."Apa yang salah? Apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat," ucapnya.Faisal Basri lalu menjawab. Dia mengatakan pelaksanaan bansos ini dilaksanakan para menteri yang menyebut 'ini dari Pak Jokowi' bukan persetujuan DPR.
"Apa yang diinginkan Pak Jokowi harus terwujud itu yang membuat situasinya lebih masif dan it's matter of time saja nanti pemerintah bansos juga banyak yang tumpang tindih," ujarnya.(***)
Sumber (DetikNews)
Komentar
Posting Komentar